PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN DISIPLIN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI

AYU WANTI, 2000874201006 (2024) PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN DISIPLIN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (16kB)
	Text 02. Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (841kB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (30kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (37kB)
	Text (PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN DISIPLIN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI) AYU WANTI 2000874201006.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris,suatu ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi pada kenyataannya didalam masyarakat.suatu pemahaman bahwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi telah menerapkan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi, didasarkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah dilaksanakan oleh para petugas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi tetapi belum optimal. Adapun masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban narapidana yaitu kurang memadai sarana dan prasarana yang ada seperti kurangnya kamar dalam sel pengasingan, kelebihan kapasitas narapidana, cctv yang tidak aktif, dan lemahnya pengawasan petugas terhadap narapidana. Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.

Actions (login required)

View Item