PROSES PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI JAMBI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT

MILADHEA PUTRI GIARTO, 2000874201188 (2024) PROSES PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI JAMBI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (23kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (81kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (77kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (29kB)
	Text (PROSES PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI JAMBI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT) MILADHEA PUTRI GIARTO 2000874201188.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (487kB)

Abstract

Dalam pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Namun dalam hal ini narapidana ada diberikan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat kepada narapidana ini maka tugas Kejaksaan Negeri Jambi untuk melakukan pengawasan kepada narapidana untuk wajib lapor secara rutin jika mendapatkan keputusan pembebasan bersyarat. Namun pada kenyataannya masih ada narapidana yang tidak melapor. Hal ini tentunya menjadi perhatian karena mengingat tugas dari Kejaksaan Negeri Jambi harus melakukan pengawasan kepada narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat. Untuk itu tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yaitu sosiologi hukum dan sumber datanya berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purpose sampling dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis datanya yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dasar pengaturan tentang Narapidana Mendapat Pembebasan Bersyarat adalah Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat (1) Huruf (K) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 4 Ayat (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat adalah belum diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Jambi karena hanya dilakukan pengawasan administrasi berupa mengisi buku wajib lapor (buku agenda) dan tugas pengawasan dilimpahkan kepada staff administrasi di Kejaksaan Negeri Jambi. Kata Kunci : Pengawasan, Kejaksaan Negeri Jambi, Narapidana, Balai Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat

Actions (login required)

View Item