STUDI ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

MUHAMMAD DANIEL AL PARISY, 1900874201257 (2024) STUDI ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (31kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (79kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (81kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text (STUDI ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) MUHAMMAD DANIEL AL PARISY 1900874201257 .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kata kunci: Perundungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak Perundungan adalah tindakan menakut-nakuti satu atau lebih individu dengan meyakini bahwa target tersebut memiliki kelemahan. Tujuan penelitian yaitu untuk ketentuan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perundungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan ketentuan hukum terkait tindak pidana perundungan anak, termasuk bullying. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menegaskan larangan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan merugikan terhadap anak. Pasal-pasal tersebut juga mengatur sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun denda, bagi pelanggar. Dalam konteks bullying, Pasal 76C memberikan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku, dengan menekankan pendekatan diversi untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan sanksi pidana. Jika diversi tidak berhasil, proses peradilan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Actions (login required)

View Item