TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DI WILAYAH KOTA JAMBI

YUDI RAMADHAN, 1700874201478 (2024) TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DI WILAYAH KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (31kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (80kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (79kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (15kB)
	Text (TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DI WILAYAH KOTA JAMBI) Yudi Ramadahan 1700874201478.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kata kunci: tindakan hukum, pelaku LBGT Tidak ada satupun pasal di kitab perundang-undangan di negeri ini yang memperbolehkan atau sekedar mengisyaratkan pembolehan seks sesama jenis, justru aktivitas LBGT melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan kebutuhan seks sesama jenis sebagaimana kodratnya dan melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan keturunan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tindakan hukum larangan terhadap pelaku LBGT di di wilayah Kota Jambi dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penindakan terhadap pelaku LBGT di di wilayah Kota Jambi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ialah tindakan hukum larangan terhadap pelaku LBGT di di wilayah Kota Jambi masih bersifat represif. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelaku LGBT yang dijatuhi hukuman pidana. Namun, pemerintah Kota Jambi juga telah mengeluarkan peraturan daerah yang melarang perkawinan sesama jenis. Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana LGBT di Kota Jambi. Kendala dalam penindakan terhadap pelaku LGBT berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia, diskriminasi, dan norma sosial. Penegakan hukum yang adil dan efektif memerlukan perubahan norma sosial, perlindungan hukum yang lebih baik, kesadaran yang lebih tinggi tentang isu-isu LGBT, dan perubahan dalam sikap politik. Kebebasan dari diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip utama yang harus dikedepankan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku LGBT. Upaya dalam menanggulangi yaitu dengan pendekatan inklusif, berbasis hak asasi manusia, dan non-diskriminatif penting untuk menciptakan masyarakat inklusif dan aman bagi LBGT di Kota Jambi.

Actions (login required)

View Item