KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DEDI ANTONI, B21031015 (2023) KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA) DEDI ANTONI B21031015.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang mengelompokkan Lapas berdasarkan tingkat risiko.. Namun dalam implementasinya di lapangan sesungguhnya masih belum sesuai dengan harapan, khususnya dalam penempatan narapidana. Penempatan narapidana yang tidak sesuai dengan klasifikasinya akan berimplikasi negative. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis Implementasi Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Penempatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak 123, Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan yaitu masih banyaknya narapidana dengan klasifikasi non medium security yang ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Faktor penghambat efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal Ketidaksiapan secara administrasi dokumen RKA/KL, Minimnya ketersediaan anggaran yang menunjang program revitalisasi, dan Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan Faktor eksternalnya adalah: Keterlambatan proses eksekusi terpidana oleh pihak penahan, Terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, Belum adanya SOP revitalisasi pemasyarakatan berikut petunjuk pelaksanaannya. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain: Pihak Lapas hendaknya memasukkan item program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam dokumen dokumen RKA/KL, Perlu dilakukan analisis kebutuhan sesuai dengan karakteristik Lapas, Memperkuat sinergitas antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lamaPenguatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), baik dari segi kuantitas maupun kualitas, Perlunya disiapkan grand design, roadmap, dan SOP maupun juklak dan juknis revitalisasi pemsyarakatan yang dapat dipedomani oleh setiap pelaksana. Kata Kunci : Implementasi, Revitalisasi, Pemasyarakatan

Actions (login required)

View Item