DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KASUS Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.KLT DAN KASUS Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.KLT

UMI NURJANAH, B21031027 (2023) DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KASUS Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.KLT DAN KASUS Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.KLT. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KASUS Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.KLT DAN KASUS Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.KLT) UMI NURJANAH B21031027.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis dasar disparitas pidana saat hakim melaksanakan putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Untuk memahami dan menganalisis Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt sudahkah mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan Tipe penelitian Yuridis Normatif. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui Studi Dokumen. Berdasarkan kedua kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melibatkan terpidana narkotika cukup menyita perhatian, mengingat dalam kasus yang sama lalu pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama dan kedua kuasa hukum terdakwa juga sama sama mengajukan banding akan tetapi diterapkan nya sanksi hukum secara Disparitas. Undang Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasan hakim, Pasal 3 tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana Batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang melibatkan terpidana narkotika cukup menyita perhatian, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkan nya sanksi hukum secara Disparitas sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas hendaknya seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik Kata Kunci : Disparitas, Putusan Pengadilan, Perkara Tindak Pidana Narkotika

Actions (login required)

View Item