YUSMALENI, B21031025 (2023) KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.
Text (KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)
YUSMALENI B21031025.pdf - Published Version Download (1MB) |
Abstract
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi demi kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya, anak memiliki permasalahan dengan kehidupannya baik konflik dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hal ini dapat membawa anak berkonflik dengan hukum. Dalam hal berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari peran Polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis secara lebih rinci mengenai prosedur penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Jambi apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak. untuk memahami dan menganalis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hambatan penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Jambi. Untuk memahami dan menganalisis upaya Kebijakan Penyidikan Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi hambatan yang timbul terhadap penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkotika. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Peredaran narkotika oleh anak sebenarnya merupakan suatu perkara yang harus ditangani secara khusus karena mengancam generasi penerus bangsa.Anak yang menjadi pengedar narkotika tidak terlepas dari jaringan narkotika orang dewasa sehingga dapat diposisikan sebagai korban eksploitasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada pembedaan secara khusus usia pelaku pengedar narkotika. Hukum pidana dalam hal ini harus diposisikan sebagai sarana untuk merehabilitasi anak, bukan sebagai sarana untuk menghukum anak.Sehingga dalam hal ini sebenarnya sarana pemidanaan tidak tepat untuk diterapkan. Tetapi proses penyelesaian harus secara non penal seperti peradilan restoratif, Karena anak yang menjadi pengedar narkotika merupakan korban.Oleh karenanya negara melalui pemerintah dan masyarakat mempeunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana. Kata Kunci: Kebijakan Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Anak sebagai Pelaku
Item Type: | Thesis (Tesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Anak sebagai Pelaku |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Hukum |
Depositing User: | Mr Admin Repo |
Date Deposited: | 13 Jun 2024 03:17 |
Last Modified: | 13 Jun 2024 03:17 |
URI: | http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/3418 |
Actions (login required)
View Item |