AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 58/PDT.G/2024/PA.MBL)

KEVIN PRANATA, 2000874201020 (2024) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 58/PDT.G/2024/PA.MBL). skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (48kB)
	Text 2. PERSETUJUAN, PENGESAHAN, KEASLIAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text (AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 58/PDT.G/2024/PA.MBL)) KEVIN PRANATA NIM 2000874201020.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkwinan setelah perkawinan itu terjadi. Saat memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketetapan agama kedua mempelai. Bila menurut agamanya perkawinan itu sah, pengadilan tidak dapat mmebatalkan perkawinan. Pada kasus pembatalan perkawinan ini dilakukan oleh Pemohon sebagai istri sah yang mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I suaminya yang telah menikah lagi dengan Wanita lain yang disebut Teermohon II Masalah yang diangkut adalah penyebab pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan nomor:58/Pdt.G/PA.Mbl, Akibat Hukum pembatalan perkawinan akibat tidak adan izin dari istri pertama Tipe penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian ini lebih bersifat Statue Appronch. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan bersumber dari bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidaklah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan maka dari itu Pemohon melakukan pembatalan perkawinan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II karen Perkawinan yang terjadi tersebut tidak memenuhi syarat. Akibat Hukum permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut bahwa akhirnya perkawinan yang terjadi antar Termohon I dan Termohon II dibatalkan dan perkawinan yang terjadi antara termohon I dan Termohon II tersebut diaanggap tidak pernah terjadi. Saran: yang dikemukakan adalah seharusnya dalam pelaksanaan perkawinan haruslah memperhatikan mengenai keaslian identitas calon pengantin agar tidak adanya penyesalan dikemudian hari.

Actions (login required)

View Item