PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN OLEH POLISI KEHUTANAN (POLHUT) DI KABUPATEN TEBO

ANDI WIJAYA, 2000874201189 (2024) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN OLEH POLISI KEHUTANAN (POLHUT) DI KABUPATEN TEBO. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (456kB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (77kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (118kB)
	Text (PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN OLEH POLISI KEHUTANAN (POLHUT) DI KABUPATEN TEBO) ANDI WIJAYA 2000874201189.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hutan mempunyai fungsi ekologi yang penting. Fungsi hidrologi hutan bersifat lokal dan regional dan fungsi pengaturan iklim, khususnya pemanasan global dan sebagai sumberdaya hayati bersifat global. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satunya adalah faktor manusia, dimana masyarakat sekitar hutan banyak yang masih memiliki ketergantungan hidup terhadap hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bahan makanan, pakaian dan bangunan. Selain itu, dengan semakin terganggunya keadaan ekonomi telah memicu terjadinya konversi lahan hutan untuk lahan pertanian atau penggunaan lahan lainnya, Faktor tertinggi yang melatarbelakangi terjadinya perambahan hutan adalah: Faktor Ekonomi. Faktor Sosial, Faktor Politik. Upaya dalam penanggulangan dan pencegahan perambahan kawasan, Lembaga Eksekutif dalam hal ini Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan terutama Aktifitas perambahan yang dilakukan dalam kawasan hutan karena tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Actions (login required)

View Item