ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PANGKAS RAMBUT PRIA DI KOTA JAMBI

ALDO RIZKY PRAMUDYA, 2000874201228 (2024) ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PANGKAS RAMBUT PRIA DI KOTA JAMBI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (26kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PANGKAS RAMBUT PRIA DI KOTA JAMBI) ALDO RIZKY PRAMUDYA 2000874201228.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha Pangkas Rambut Pria di Kota Jambi. Perjanjian kerja yang terlaksana pada pangkas rambut pria di Kota Jambi belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Usaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut menjadi pusat perhatian masyaraka bahwasannya Perjanjian kerja yang di gunakan pada Pangkas rambut Pria belum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terutama dari segi gaji, upah, lembur, Jaminan Kesehatan dan Jam Kerja. Hal ini mengakibatkan para pekerja tidak mengetahui dampak apa yang akan di dapatkan ketika pekerja menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga terjadi begitu banyak penyimpangan dalam penerapan perjanjian kerja dalam dunia kerja karena kesalahan dalam menafsirkan isi dari produk hukum tersebut. Perjanjian kerja sering kali diabaikan karena kurangnya pengetahuan manusia dan rendahnya kesadaran hukum. Ketika dihadapkan pada masalah hubungan industrial (PHI), mengidentifikasi dan menegakkan hak-hak moral pihak-pihak yang terlibat, khususnya hak-hak pekerja yang seringkali berada dalam posisi rentan, bisa menjadi tantangan. Permasalahan tersebut seringkali terjadi karena berbagai faktor penghambat dan hambatan dalam pelaksanaan kontrak kerja. Perlu adanya upaya pembinaan dan pengamanan pekerja untuk menghasilkan kesejahteraan berdasarkan pekerjaannya, pada praktiknya sudah seharusnya UU Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan fokus pada perlindungan hak dan kepentingan individu. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban selalu mempunyai hubungan timbal balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian kerja yang digunakan oleh pengusaha pangkas rambut pria di Kota Jambi dengan tenaga kerja tersebut kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian.

Actions (login required)

View Item