PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TANDAN BUAH SAWIT OLEH KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN

LINA MARIYANA, 2000874201290 (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TANDAN BUAH SAWIT OLEH KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (32kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (16kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (95kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TANDAN BUAH SAWIT OLEH KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN) LINA MARIYANA 2000874201290.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain. Masalah yang diangkat adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun ,Apakah yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun ,Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun .Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Statue Apporach. Berdasarkan Pertimbangan hakim yang telah mengedepankan aspek secara Filosofis (Fhilosophy) yaitu Putusan yang dijatuhkan dalam esensi haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum kemudian, kemudian Sosiologis (Social Justice) penjatuhan hukuman yaitu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat vang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia dan secara Yuridis penjatuhkan vonis oleh majelis hakim haruslah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengarn perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diancam dengan pidana penjara maksimal9 (Sembilan) tahun, Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun penjara. Vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan teori keadilan Aristoteles seperti halnya Keadilan Komutatif dan Keadilan distributif. Saran yang dikemukakan hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi mengingat vonis 1 tahun penjara menurut penulis masih terlalu ringan. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama.

Actions (login required)

View Item