PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

GUNAWAN, 2100874201073 (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (47kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (394kB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (32kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA) GUNAWAN 2100874201073.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya penarikan secara paksa objek jaminan fidusia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Rumusan penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dan apa upaya hukum bagi pihak debitur terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan secara paksa objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan secara paksa pada objek jaminan fidusia dimulai sejak terbitnya Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 yang secara tersirat tidak memperbolehkan penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia melainkan apabila terjadi wanprestasi dan tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur, proses eksekusinya harus dilakukan sesuai dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau dilaksanakan melalui permohonan eksekusi di pengadilan.

Actions (login required)

View Item