PENGATURAN HUKUM MERGER DAN AKUISI PERUSAHAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

ANANTA RIZKY PAHLEVI, 2100874201026 (2025) PENGATURAN HUKUM MERGER DAN AKUISI PERUSAHAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (27kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (114kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (176kB)
	Text (PENGATURAN HUKUM MERGER DAN AKUISI PERUSAHAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS) ANANTA RIZKI PAHLEVI 2100874201026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang luas mengenai penggabungan dan akuisisi perusahaan dalam: 1) Prinsip dasar penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 122 sampai dengan Pasal 137. 2) Proses dan prosedur pengambilalihan, penggabungan, dan peleburan usaha diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Kedua peraturan tersebut membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dan mengatur bagian formal dan substantif dari penggabungan atau akuisisi perusahaan. Perlindungan Hukum yang Memadai bagi Semua Pihak. Untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak mereka tetap terlindungi, baik pada saat maupun setelah terjadinya merger atau akuisisi.

Actions (login required)

View Item