PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

MUHAMMAD RIZKY PRATAMA, 2100874201097 (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI) MUHAMMAD RIZKY PRATAMA 2100874201097 .pdf - Published Version Download (4MB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan hukum empiris, dengan menghimpun data dari sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu dengan melakukan analisis serta identifikasi berdasarkan data-data yang didapatkan dari sumber bacaan, observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur yang relevan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan Hasil penelitian yang dapat dikemukakan, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kasus narkotika lebih mengutamakan pendekatan perlindungan anak, rehabilitasi, dan edukasi, sesuai dengan prinsip restorative justice yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Anak yang terlibat sebagai pengguna atau kurir lebih diarahkan pada asesmen dan rehabilitasi medis atau sosial dibandingkan dengan sanksi pidana. Namun, implementasi pendekatan ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, pengaruh lingkungan negatif, serta lemahnya koordinasi antar- lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan pendekatan yang humanis dan rehabilitatif, dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak melalui diversi, pendampingan hukum, dan reintegrasi sosial.

Actions (login required)

View Item