PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

WINDY OKIA RAMADHANI, 2100874201118 (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (136kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (236kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI) WINDY OKIA RAMADHANI 2100874201118.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pada dasarnya, penegakan hukum melibatkan penerapan diskresi, di mana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diatur oleh aturan hukum, tetapi juga melibatkan unsur penilaian pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Adapun tipe penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Empiris. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi Purposive Sampling. Penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. dalam penegakan hukum ini dapat mengetahui tentang (a) bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdgangan manusia (human trafficking) yang terjadi di wilayah hukum polda jambi, (b) bagaimana Kendala dan Upaya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking) di wilayah hukum Polda Jambi. Adapun upaya dilakukan untuk mengetahui 2 point tersebut yaitu, (a) Polda Jambi memiliki tim khusus untuk menangani perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan. Tim ini fokus pada kasus perempuan yang bekerja sebagai psk. (b) Penanganan TPPO di wilayah hukum Polda Jambi menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kesulitan identifikasi pelaku, kurangnya kerjasama antar lembaga, dan kesulitan pengumpulan bukti. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar lembaga, peningkatan kemampuan personel, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Penerapan upaya-upaya ini harus dilakukan secara efektif dan sesuai aturan.

Actions (login required)

View Item