EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI DESA PULAI GADING, KECAMATAN BAYUNG LENCIR, KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SULAIMAN, 2200874201044 (2026) EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI DESA PULAI GADING, KECAMATAN BAYUNG LENCIR, KABUPATEN MUSI BANYUASIN. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (82kB)
	Text (EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI DESA PULAI GADING, KECAMATAN BAYUNG LENCIR, KABUPATEN MUSI BAN) SULAIMAN 2200874201044.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin diterbitkan sebagai respons terhadap dinamika tradisi hajatan dan pesta rakyat yang kerap menimbulkan gangguan ketertiban umum, seperti aktivitas hingga larut malam, penggunaan sound system berlebihan, serta potensi penyimpangan perilaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 di Desa Pulai Gading, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan pendekatan socio-legal research. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan warga Desa Pulai Gading, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan catatan lapangan. Teknik penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan faktor-faktor efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Perda ini masih terbatas akibat kesenjangan antara rumusan normatif dengan realitas sosial-budaya masyarakat. Meskipun tujuan peraturan dipahami secara umum, implementasinya terhambat oleh ketidakjelasan prosedur operasional, keterbatasan sumber daya aparat desa, ketidakkonsistenan penegakan hukum, resistensi budaya, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui penyederhanaan dan sosialisasi partisipatif, penguatan koordinasi dan pengawasan berbasis komunitas. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah sangat bergantung pada kemampuannya berharmonisasi dengan nilai budaya lokal, konsistensi penegakan hukum, kapasitas kelembagaan desa, serta partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan implementasi peraturan di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma, tetapi juga oleh proses adaptasi, dialog, dan kolaborasi yang inklusif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga.

Actions (login required)

View Item