ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI Nomor : 228/Pid.Sus/2025/Pn.Jmb TENTANG PENYEBARAN KONTON ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL

MUHAMMAD ADITYA, 2200874201190 (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI Nomor : 228/Pid.Sus/2025/Pn.Jmb TENTANG PENYEBARAN KONTON ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (343kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (198kB)
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI Nomor : 228/Pid.Sus/2025/Pn.Jmb TENTANG PENYEBARAN KONTON ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL) MUHAMMAD ADITYA 2200874201190.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam komunikasi dan distribusi konten, namun juga memunculkan berbagai tindak kejahatan, salah satunya penyebaran konten asusila melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta menilai apakah sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN.Jmb telah mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan konten elektronik bermuatan asusila menggunakan akun media sosial palsu yang dibuat atas nama korban. Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp10.000.000,- dengan pertimbangan adanya hal yang meringankan serta memberatkan. Namun jika ditinjau dari kualitas perbuatan, dampak psikologis dan sosial bagi korban, serta ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, sanksi tersebut dinilai belum mencerminkan rasa keadilan substantif, karena masih lebih rendah dibandingkan tingkat keseriusan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang lebih tegas diperlukan sebagai upaya perlindungan korban dan pencegahan terhadap penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran konten asusila.

Actions (login required)

View Item