EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KERUGIAN USAHA AKIBAT PERILAKU KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DI KOTA JAMBI

DINAR RAMADHANI, 2200874201088 (2026) EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KERUGIAN USAHA AKIBAT PERILAKU KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DI KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (100kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (136kB)
	Text (EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KERUGIAN USAHA AKIBAT PERILAKU KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DI KOTA JAMBI) DINAR RAMADHANI 2200874201088.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah, termasuk di Kota Jambi. Namun dalam praktiknya, pelaku UMKM sering menghadapi permasalahan hukum, salah satunya terkait Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi dan pembatalan sepihak oleh konsumen yang tidak beritikad baik. Kondisi tersebut kerap menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, sementara perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen di Kota Jambi, serta mengidentifikasi peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan Kota dan Provinsi Jambi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Jambi, serta driver Maxim sebagai representasi pelaku usaha jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi pelaku UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik. Namun, secara empiris perlindungan hukum tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM, belum adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat Kota Jambi, keterbatasan sosialisasi hukum, serta kecenderungan pelaku usaha untuk mengalah demi menjaga hubungan dengan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi di Kota Jambi masih belum efektif dan memerlukan penguatan melalui pembentukan BPSK di tingkat kota, peningkatan sosialisasi hukum, serta kesadaran hukum baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

Actions (login required)

View Item