ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

ELVIRA TRY MAYASARI, 2100874201243 (2026) ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (391kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (269kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.) ELVIRA TRY MAYASARI 2100874201243.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah perundungan di dunia maya (cyberbullying) yang menjadikan anak sebagai korban. Cyberbullying terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang serius serta mengganggu proses tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (cyberbullying) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus penelitian meliputi pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dari perbuatan perundungan di media sosial, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan perundungan (cyberbullying) terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian serta perlindungan optimal terhadap korban anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi perundungan terhadap anak di ruang digital.

Actions (login required)

View Item