TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 113/PID.B/2025/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE

RIO ANANDA SIMATUPANG, 2200874201070 (2026) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 113/PID.B/2025/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (178kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (497kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 113/PID.B/2025/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE) RIO ANANDA SIMATUPANG 2200874201070.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi dan fakta hukum serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana penadahan handphone berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data utama bersumber dari bahan hukum sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Jambi dan literatur hukum terkait yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan melalui logika berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini membuktikan terdakwa, Roslan bin M. Nur Azwar, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Terdakwa terbukti membeli satu unit handphone Oppo A38 milik korban dengan harga Rp400.000,-, jauh di bawah harga pasar, tanpa dokumen kepemilikan yang sah, sehingga memenuhi unsur "patut diduga" berasal dari kejahatan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan setelah mempertimbangkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi syarat normatif pertanggungjawaban pidana, namun masih terdapat kelemahan dalam ratio decidendi terkait bobot keadaan yang memberatkan. Meskipun terdakwa merupakan residivis, hakim tidak menguraikan secara mendalam bagaimana faktor tersebut memengaruhi proporsionalitas lamanya pidana yang dijatuhkan. Disarankan bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat argumentasi dalam putusan guna menjamin keadilan substantif dan meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana penadahan di masyarakat.

Actions (login required)

View Item