PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

GILANG IRAWAN, 2200874201199 (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (114kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI) GILANG IRAWAN 2200874201199.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan mengenalisis : pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisan Resor Kota Jambi, kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi dan upaya yang dilakukan menghadapi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data, Hasil penelitian ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara komprehensif melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan medis, penyidikan, pendampingan psikososial, perlindungan rumah aman, dan pendampingan hukum. Pelaksanaan tersebut berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 dan mencerminkan perlindungan hukum preventif dan represif. Data menunjukkan peningkatan penyelesaian kasus dari 57,26 % pada tahun 2023 menjadi 71,79% pada tahun 2025.Unit PPA menghadapi kendala internal berupa keterbatasan jumlah penyidik, tenaga ahli, alokasi anggaran, serta kendala teknis operasional, dan kendala eskternal yang berasal dari kondisi psikologis korban, keterbatasan komunikasi anak usia dini, dan penanganan korban disablitas. Kendala tersebut berdampak pada efektivitas dan kecepatan penanganan perkara. Unit PPA mengatasi kendala tersebut melalui optimalisasi sumber daya, penguatan kerja lintar instansi, penyediaan pendamping dan penerjemah khusus, pendekatan proaktif kepada korban, serta peningkatan edukasi masyarakat. Strategi ini terbukti meningkatkan penyelesaian kasus, meskipun masih memerlukan dukungan kebijakan dan sumber daya yang lebih memadai.

Actions (login required)

View Item