ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISME WARGA DAN KONTEN JURNALISTIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

LUTHFY HASRATAMA, 2200874201147 (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISME WARGA DAN KONTEN JURNALISTIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (18kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (12kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (102kB)
	Text (ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISME WARGA DAN KONTEN JURNALISTIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS) LUTHFY HASRATAMA 2200874201147.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalisme warga dan konten jurnalistik yang disebarluaskan melalui media sosial perlu dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Selain itu, penting juga untuk membahas pengaturan ke depan terkait perlindungan hukum bagi pelaku jurnalisme warga berikut konten jurnalistik yang mereka hasilkan di platform media sosial, mengingat semakin berkembangnya teknologi digital dan tantangan hukum baru yang muncul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang- undangan sehingga Sumber data berupa Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah belum memiliki pengaturan yang jelas. Undang-undang tersebut pada dasarnya memberikan landasan hukum bagi praktik jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum. Namun, penerapannya terhadap konten yang dihasilkan oleh warga biasa melalui media sosial kerap menjadi subjek perdebatan, terutama mengenai aspek keabsahan serta perlindungan hukum yang melekat pada jenis konten semacam itu dan pengaturan kedepannya terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah menjadi perhatian khusus. Langkah ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang jelas dan menyesuaikan dengan dinamika praktik jurnalistik oleh masyarakat umum maupun media digital. Upaya regulasi ini harus memperhatikan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, sambil mencegah penyebaran informasi yang keliru atau tidak akurat

Actions (login required)

View Item