PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MUARO JAMBI

DIKA ASRIANI, 2200874201009 (2026) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MUARO JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (237kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (446kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (173kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MUARO JAMBI) DIKA ASRIANI 2200874201009.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan merupakan perbuatan pidana yang memiliki tingkat kesalahan dan dampak yang relatif kecil, sehingga dalam perkembangannya memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan keadaan serta keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP Baru, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan restorative justice dan tindak pidana ringan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru telah mengakomodasi semangat keadilan restoratif melalui pengaturan yang lebih modern dan fleksibel, terutama terhadap tindak pidana yang bersifat ringan. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian perkara melalui dialog, perdamaian, dan pemulihan kerugian korban, sehingga pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dengan demikian, pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru mencerminkan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Actions (login required)

View Item