Implikasi Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

EFRIYANTO, 2200874201085 (2026) Implikasi Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (31kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (64kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (366kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (69kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (Implikasi Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) EFRIYANTO 2200874201085.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Administrasi Pemerintahan. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya melalui perluasan objek sengketa TUN. Perluasan tersebut tidak hanya mencakup keputusan tata usaha negara, tetapi juga tindakan faktual yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Perkembangan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan dan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perluasan objek sengketa TUN terhadap tindakan faktual pemerintahan, serta mengkaji korelasinya dengan konsep PMHP dan pertanggungjawaban pemerintah, tuntutan ganti kerugian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan melalui kajian Analisa kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan objek sengketa TUN terhadap tindakan faktual memperkuat akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena membuka ruang pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintahan yang sebelumnya tidak dapat digugat secara efektif. Dalam konteks pertanggungjawaban pemerintah, tindakan faktual yang melanggar hukum atau AUPB dapat dikualifikasikan sebagai PMHP (OOD), sehingga menimbulkan kewajiban ganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Namun demikian, PERMA No. 2 Tahun 2019 secara normatif masih membatasi ruang tuntutan ganti kerugian dalam sengketa tindakan pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan prinsip pertanggungjawaban negara dalam UU AP Dengan demikian, UU No. 30 Tahun 2014 secara konseptual dan normatif telah meletakkan dasar yang kuat bagi perluasan objek sengketa TUN terhadap tindakan faktual pemerintahan, sekaligus memperkuat prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pemerintah dalam kerangka negara hukum demokratis.

Actions (login required)

View Item