TINDAKAN HUKUM OLEH RESERSE KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAMBI DALAM MENANGANI KASUS PHISING/PENIPUAN ONLINE BERKEDOK SHOPEE PAYLATER

MUHAMAD FARHAN ALI, 2200874201003 (2026) TINDAKAN HUKUM OLEH RESERSE KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAMBI DALAM MENANGANI KASUS PHISING/PENIPUAN ONLINE BERKEDOK SHOPEE PAYLATER. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (533kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (TINDAKAN HUKUM OLEH RESERSE KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAMBI DALAM MENANGANI KASUS PHISING/PENIPUAN ONLINE BERKEDOK SHOPEE PAYLATER) MUHAMAD FARHAN ALI 2200874201003.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam transaksi elektronik, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana phishing atau penipuan online yang berkedok layanan Shopee PayLater. Kejahatan ini memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat dan menyebabkan kerugian materiil bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Reserse Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dalam menangani kasus penipuan online berkedok Shopee PayLater, kendala yang dihadapi dalam penanganannya, serta upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Polda Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan kepolisian meliputi penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, serta penerapan pasal pidana secara berlapis. Namun, dalam praktiknya kepolisian masih menghadapi kendala berupa keterbatasan bukti elektronik, keterbatasan sumber daya manusia di bidang siber, serta pelaku yang beroperasi lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sarana dan prasarana teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mencegah dan menekan tindak pidana penipuan online.

Actions (login required)

View Item