PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS NOMOR: 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb)

MAHAMMAD FADLI, 2100874201077 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS NOMOR: 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb). skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (146kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (395kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS NOMOR: 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb)) MAHAMMAD FADLI 2100874201077.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dan kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dalam Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perantara serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana narkotika didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus yang diteliti, terdakwa terbukti berperan sebagai perantara dalam distribusi narkotika jenis ekstasi dan dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta peran terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika. Selain itu, putusan hakim dinilai telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pendekatan pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek represif masih menyisakan perdebatan terkait efektivitas dalam menanggulangi peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan lain seperti pencegahan serta rehabilitasi.

Actions (login required)

View Item