IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR SAPI PRODUKTIF DI PROVINSI JAMBI

Edi Yanto, Edi Yanto (2018) IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR SAPI PRODUKTIF DI PROVINSI JAMBI. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Ediyanto B. 16031047 MH.pdf Download (687kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program swasembada daging sapi sejak tahun 2000 masih belum dapat mencapai tujuan, maka untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut Pemerintah telah melarang adanya pemotongan sapi betina produktif. tertuang dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Ternak ruminansia besar betina produktif yang lebih disoroti yakni ternak sapi betina produktif. Berdasarkan data diperoleh dari Dinas Peternakan Provinsi Jambi terjadi peningkatan pemotongan ternak Ruminansia. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana implementasi sanksi pidana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014?; 2) Apa kendala yang dihadapi pihak berwajib dalam penegakan hukum atas larangan pemotongan sapi betina produktif di RPH di provinsi Jambi ?; dan 3) Bagaimana upaya pihak berwajib dalam penegakan hukum atas larangan pemotongan sapi betina produktif di RPH di Provinsi Jambi?. Penelitian menggunakan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 di Provinsi Jambi telah dilakukan koordinasi antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dengan Kepolisian Daerah Jambi memiliki komitmen Pengembangan ternak sapi potong dilakukan terintegrasi dengan pembangunan provinsi jambi yang memiliki tujuan ganda yaitu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan terutama rumah tangga peternak dan menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional dengan melakukan klasifikasi zona, pendirian RPH dan TPH penyidikan tindak pidana pemotongan hewan sapi produktif di Provinsi Jambi; 2) Kendala yang dihadapi pihak berwajib dalam penegakan hukum atas larangan pemotongan sapi betina produktif di RPH di provinsi Jambi adalah lemahnya sosialisasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, terbatasnya jumlah personil, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum atas larangan pemotongan sapi betina produktif serta tidak pedulinya masyarakat tentang pentingnya larangan pemotongan sapi betina produktif; 3) upaya pihak berwajib dalam penegakan hukum atas larangan pemotongan sapi betina produktif di RPH di Provinsi Jambi adalah melalui upaya preventif dan represif. Adapun saran yang disampaikan Dilakukannya peningkatan sosialisasi sosialisasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, peningkatan kemampuan, pemahaman, sarana dan prasarana pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum terhadap Larangan Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Sapi Produktif Di Provinsi Jambi, peningkatan kerjasama dengan masyarakat melalui sosialisasi, pengumuman dalam rangka menjaga mata rantai keberlanjutan pemenuhan daging sapi untuk kebutuhan pangan dan punahnya populasi sapi serta menekan import daging sapi. Kata Kunci : Implementasi Larangan Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Sapi Produktif, Provinsi Jambi

Actions (login required)

View Item