PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN KAPAL LAUT YANG DATANG DARI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG KARANTINA LAUT DI PROVINSI JAMBI

JONI AZHARI, JONI AZHARI (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN KAPAL LAUT YANG DATANG DARI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG KARANTINA LAUT DI PROVINSI JAMBI. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Joni Azhari B.15031021 MH.pdf Download (689kB)

Abstract

Padatahun 1962, Pemerintah Indonesia menetapkanUndang-undangNomor 1 Tahun 1962 tentangKarantinaLautdanUndang-undangNomor 2 Tahun 1962 tentangKarantinaUdara, yang dilaksanakanolehDinasKesehatanPelabuhanLautdanDinasKesehatanPelabuhanUdara.Sesuaiperkembanganpenyelenggaraanpemerintahandenganmelakukandesentralisasi, organisasiDinasKesehatanPelabuhanLautdanUdaradisesuaikanmenjadiKantor KesehatanPelabuhan yang merupakan unit pelaksanateknisDepartemenKesehatan yang beradadanbertanggungjawab di bawahDirekturJenderal yang melaksanakantugasdi bidangpemberantasanpenyakitmenular. Permasalahan yang ditemui dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap kapal yang datang dari luar negeri pada tingkat penyidikan adalah keterbatasan kemampuan profesionalisme yang dimiliki oleh PPNS KKP selain dari unsur kelembagaan antar instansi terkait dengan bidang tersebut, selain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai karantina laut. Artinya, dibandingkandenganbebantugas yang diemban, makakondisisumberdaya yang tersediasaatinimasihminimal. Sebagaigambaran, sumberdayamanusiateknissesuaidengananalisisbebankerjamasihmemerlukankuranglebih 500 tenagateknisfungsional,sepertidokter, perawatkesehatanmasyarakat,epidemiologkesehatan, sanitarian, danentomologi kesehatan. Dilain pihak, sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berasal dari APBN Kementerian Kesehatan dalam jumlah yang belum optimal, khususnya guna mendukung operasional di lapangan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan peningkatan keterampilan dan keahlian teknis, serta pembaharuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang karantina kesehatan. Dengan keahlian yang dimiliki diharapkan dapat dengan sigap, cepat dan tepat dalam mengungkap kasus tindak pidana. Artinya, dengan perundang-undangan yang baru dimana disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat ini, serta didukung dengan tenaga sumber daya manusia profesional maka kegiatan penyidikan mampu untuk lebih terorganisir dengan lebih baik dan optimal.Pengaturanpenyelenggaraankekarantinaankesehatanperlu pula diselaraskandengansistempengawasanlainnyasepertikarantinatumbuhandanhewan, keimigrasian, beadancukai, agar terdapatkesamaanpandangdalammemberikanpelayanandanpengawasankepadamasyarakatluas, sertakerjasamasecaralintassektormaupunlintasprogram. Penggantianundang-undanginidisarankanmasukpadaprioritastahun 2015 dansegeradiserahkanuntukdibahasoleh DPR RI.

Actions (login required)

View Item