PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMHAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI)

E L I Y A H, E L I Y A H (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMHAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Eliyah B.14031026 MH.pdf Download (694kB)

Abstract

ABSTRAK Satwa liar merupakan salah satu komponen dalam siklus ekosistem dimana peranannya di alam adalah sebagai stabilitor bagi habitatnya. Sebagai sumberdaya alam, satwa liar memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi manusia baik ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, kesejahteraan dan fungsi lainnya. Perlindungan satwa liar di Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman terhadap undang-undang konservasi. Pada perlindungan satwa secara in-situ, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Salah satu konsekuensinya, perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara melalui organ-organnya terhadap objek hukum, termasuk terhadap satwa. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang ingin dianalisis adalah tesis ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi di wilayah hukum Polda, kendala apa saja yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi di wilayah hukum Polda Jambi dan Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana terhadap Pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990. Untuk menganalisis kedua perumusan permasalahan tersebut teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, Teori Sistem Peradilan Pidana.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Penegakan hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi di Wilayah Hukum Polda Jambi, sudah dijalankan, namun dalam pelaksanannya masih ditemui berbagai kendala. Kendala yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi di wilayah hukum Polda Jambi antara lain: Dari paktor penegak hukumnya,Sarana/fasilitas, Partisipasi masyarakat, Budaya masyarakat, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana terhadap pelaku pidana terdahadap satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 Tentang Konservasi antara lain: di usulkan untuk menambah tenaga penyidik sebanyak 4 (empat) orang maupun penyidik pembantu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dari faktor sarana/fasiltas dimana unit satuan kriminal khusus sudah mengajukan penambahan kendaraan air yakni speed bood kebagian anggaran Polda Jambi. Dari faktor partisipasi masyarakat, dimana Polda Jambi akan bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, Dari faktor budaya masyarakat, yakni dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga tidak merusak kawasan hutan dan berburu terhadap hewan-hewan satwa yang dilindungi. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pdana Satwa Liar yang dilindungi.

Actions (login required)

View Item