ERIC MEIBUQHIN NASUTION

ERIC MEIBUQHIN NASUTION, ERIC MEIBUQHIN NASUTION (2020) ERIC MEIBUQHIN NASUTION. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Eric Meibuqhin Nasution B.18031002 MH.pdf Download (689kB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan pokok yang kan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? dan Apakah Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Tidak Dibayar Uang Pengganti Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) b bagi Terpidana Korupsi? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal 18 ayat 1 (b) mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dengan tidak dibayarkannya uang pengganti berdasarkan pasal 18 ayat (1) b bagi terpidana korupsi.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatis, yakni penelitian yang difokuuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidan atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif. Dalam penelitian ini ada 4 pendekatan pokok yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan konsep (Conceptual approach, pendekatan historis (Historical approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Hasil penelitian ini adalah Penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penerapannya tidak terlaksana dengan baik dalam menentukan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, dikarenakan hakim tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan putusan uang pengganti seperti halnya denda.. Selain itu, sulitnya penegak hukum untuk melacak keberadaan harta kekayaan terdakwa dengan tenggang waktu yang diberikan kepada jaksa selaku eksekutor hanya dalam jangka waktu satu bulan.Akibat dari tidak diterapkannya pasal 18 Ayat (1) b yaitu menimbulkan kerugian negara dan menghambat pembangunan bangsa. Dan juga pembayaran uang pengganti oleh pelaku tindak pidana korupsi, walaupun dibayar sepenuhnya tidak menghapuskan pidananya, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari kerugian negara, maka setengah uang pengganti dikonvensikan setengah pidana penjara subsider yang masi ditanggung. Jika tidak dapat membayar seluruhnya maka harus ada pelacakan aset terpidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sita semua aset dari terpidana. Kata Kunci : Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item