PEMIDANAAN PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI TERHADAP PERSEORANGAN SECARA TIDAK SAH BERDASARKAN PASAL 93 AYAT 1 HURUF B UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KEHUTANAN

IMAM SUKAMTO, IMAM SUKAMTO (2020) PEMIDANAAN PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI TERHADAP PERSEORANGAN SECARA TIDAK SAH BERDASARKAN PASAL 93 AYAT 1 HURUF B UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KEHUTANAN. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Imam Sukamto B.17031014 MH.pdf Download (778kB)

Abstract

ABSTRAK Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf Ddan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengaturan hukum penguasaan hutan produksi oleh perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan, Bagaimanakah implikasi dalam penguasaan hutan produksi oleh perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Yuridis Normatif.Penelitian Yuridis Normatifsuatu penelitianhukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Researchyaitu melihat Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Pengaturan hukum tentang Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin secara sah pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan. Implikasi dariPasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 akan membutuhkan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Just And Sustainable Yield Principle). Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem Perlindungan kawasan hutan secara umum diatur. Kata Kunci :Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi, Perseorangan, Secara Tidak Sah, Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan

Actions (login required)

View Item