PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN SELAMA MASA PENYIDIKAN

RAFSAN JONI, RAFSAN JONI (2019) PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN SELAMA MASA PENYIDIKAN. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Rafsan Joni B.16031040 MH.pdf Download (732kB)

Abstract

ABSTRAK Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapatdirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1).Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan 2).Bagaimana tindakan yang diberikan oleh Institusi Polri dalam menghadapi oknum Polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyidikan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan: 1).Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeleuruh oleh setiap personil. masih dijumpai adanya penyimpangan hukum, pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh oknum aparat, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh penasehat hukum, hak untuk diberitahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya. 2) Pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri. Hal ini terbukti dari tiadanya kasus kekerasan dalam penyidikan yang diajukan ke Komisi Kode Etik. Polri perlu terbuka dalam hal ini dan tidak melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Oknum Polisi, Penyidikan v

Actions (login required)

View Item