PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL ( Studi Kasus No.30/Pid.Sus/2018/PN.Klt )

RAUZAN ALFIKRI, RAUZAN ALFIKRI (2020) PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL ( Studi Kasus No.30/Pid.Sus/2018/PN.Klt ). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Rauzan Alfikri B.17031049 MH.pdf Download (681kB)

Abstract

ABSTRAK Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia.Yang menjadi sasaran bukan hanya tempattempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah. Dalam tesis ini terdapat tiga masalah yaitu (1) Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (2)Apakah kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (3) Apakah Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Sudah Tepat Terhadap Pelaku Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah tersebut dan tesis ini menggunakan penelitian “Sosiologis Normatif” karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan kemudian penelitian ini dikatakan penelitian yang melaksanakan penelusuran informasi dengan dasar-dasar teoritis dalam pengkajian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menjawab rumusan masalah tersebut yaitu: (1) penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Kuala Tungkal diharapkan untuk memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melanggar peraturan karena adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu salah satu nya dalam konteks kejahatan narkoba (2) kendalanya yaitu belum dapat diberantas dan ditanggulanginya pelaku tindak pidana narkoba maka dikhawatirkan akan masih banyaknya para pelaku atau pengguna narkoba yang akan datang, mengingat masih adanya bandar atau cukong peredaran narkoba yang ada dalam masyarakat (3) Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tujuan utama diterapkannya hukuman mati di Indonesia, termasuk untuk kejahatan narkotika, adalah untuk menimbulkan efek jera. Mengenai efektifitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera telah lama menjadi perdebatan di antara para ahli hukum serta pegiat hak asasi manusia. Berdasarkan analisa dan uraian-uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang berkaitan dengan tesis ini yaitu sebagai berikut: (1)Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Klt dengan Terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (2)Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yaitu pada Faktor Perundang-undangan ( Substansi hukum ), Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan. (3) Putusan Pidana Mati yang dijatuhkan terdahap pelaku yang bernama terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf sudah tepat karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kata kunci : proses penyelundupan, tindak pidana, narkotika

Actions (login required)

View Item