Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

RAMADHI PRIONO, RAMADHI PRIONO (2020) Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI.

Text RAMADHI PRIONO 1700874201076.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK RAMADHI PRIONO, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Good Governance dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.serta hambatan dan upaya untuk mewujudkan Good Governance dalam pembinaan narapidana di Lapas kelas IIA Jambi. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Metode yang digunakan adalah metode field research (penelitian lapangan) dengan tipe penelitian sosio yuridis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen yang terkait dalam pembinaan narapidana di Lapas kelas IIA I Jambi. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dari warga binaan pemasyarakatan sebanyak 30 orang. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder digunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sudah berupaya dalam penerapan prinsip good governance sudah berupaya untuk membangun Zona Integritas Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sudah baik mencapai 58,8%. Walaupun belum maksimal karena terjadinya overcapacity (kelebihan kapasitas), masalah SDM pegawai seperti (mindset, kuantitas, dan kualitas), keterbatasan sarana prasarana yang tersedia penunjang pelayanan serta pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, agar terus meningkatkan mutu dalam menjalani komitmen dalam menerapkan prinsip Good Governance dalam kinerjanya, agar dapat terwujud menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Actions (login required)

View Item