KAJIAN YURIDIS PENERAPAN KONSEP DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TESIS

M.WILIAN SYAPUTRA, M.WILIAN SYAPUTRA (2021) KAJIAN YURIDIS PENERAPAN KONSEP DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TESIS. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text M. Wilian Sy B.18031053 Mh ( sudah ).pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK M.Wilian Syaputra / B18031053 / Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak / Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH,. Sebagai Pembimbing I / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH,. Sebagai Pembimbing II Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversi. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan kajian yuridis penerapan konsep diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan penerapan konsep diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian diperoleh kesimpulan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi (pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi di Kejaksaan Negeri Jambi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai fasilitator yang vi memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan masalah kepada pihak yang bersangkutan. Kata Kunci : Diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum. ABSTRACT M. Wilian Syaputra / B18031053 / Juridical Study of the Application of the Diversion Concept by the Public Prosecutor of Children in Conflict with the Law according to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System / Dr. Hj. Suzanalis, SH, MH ,. As Advisor I / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH ,. As Advisor II Efforts to prevent and overcome children in conflict with the law need to be done immediately. One of the efforts to prevent and overcome children in conflict with the law today is through the implementation of the juvenile criminal justice system. The aim of implementing the juvenile criminal justice system is not solely aimed at imposing criminal sanctions on children of criminal offenders, but is more focused on the accountability of the perpetrators to victims of criminal acts, for the welfare of children who are in conflict with the law, without reducing attention to the interests of the community. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that the Child Public Prosecutor is obliged to seek diversion. The concept of diversion is an alternative handling of children in conflict with the law so that children do not enter the judicial process so that it will cause a bad stigma against children. With regard to the juridical study of the application of the concept of diversion by the public prosecutor to children in conflict with the law, the issue of how the application of the concept of diversion by the public prosecutor to children in conflict with the law in Indonesia can be examined and the application of the concept of diversion by the public prosecutor to children who are in conflict with the law in the Child Criminal Justice System Law as well as factors that become obstacles for the prosecutor in resolving cases of children in conflict with the law by applying diversion. This research uses empirical juridical research supported by field research conducted by conducting interviews with informants, data analysis used is qualitative analysis with primary and secondary data collection methods. The results of the research concluded that diversion is a diversion from the settlement of juvenile cases from the criminal justice process to the process outside the criminal court. Implementation of diversion is motivated by the desire to avoid negative effects on the psyche and development of children by being involved in the criminal justice system. The prosecutor has an important role in the process of diversion (diversion) by involving the victim, the perpetrator, the victim's family and perpetrator, the community and parties related to a criminal case. The role of the prosecutor in implementing the diversion policy at the Jambi District Prosecutor's Office for children in conflict with the law is as a facilitator who provides views from other angles to resolve problems to the parties concerned. vii Keyword : Diversion, Children in conflict with the law. DAFTAR ISI

Actions (login required)

View Item