AKIBAT HUKUM PENINGKATAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK

PRASETYO ADE QISHTHI, 1800874201059 (2025) AKIBAT HUKUM PENINGKATAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (27kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (463kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (93kB)
	Text (AKIBAT HUKUM PENINGKATAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK) PRASETYO ADE QISHTHI 1800874201059.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal menjadi hak milik yang dibebani hak tanggungan dan akibat hukumnya dengan perubahan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal menjadi hak milik yang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal menjadi hak milik yang dibebani hak tanggungan yaitu perubahan dilakukan atas permohonan pemegang hak dengan persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, dengan pernyataan persetujuan tertulis disertai penyerahan sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan. Permohonan perubahan hak yang diajukan oleh pemegang hak tersebut berlaku sebagai pernyataan pelepasan Hak Guna Bangunan dan persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan juga berlaku sebagai persetujuan pelepasan Hak Guna Bangunan dengan ketentuan bahwa tanah tersebut diberikan kembali kepada bekas pemegang hak dengan Hak Milik. Permohonan perubahan tersebut mengakibatkan hapusnya hak atas tanah dan menjadi tanah negara, dengan demikian Hak Tanggungan yang membebani Hak Guna Bangunan tersebut juga gugur dengan hapusnya Hak Guna Bangunan tersebut. Akibat hukumnya dengan perubahan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal menjadi hak milik yang dibebani hak tanggungan adalah dengan perubahan hak tersebut maka hak atas tanahnya hapus menjadi Tanah Negara, dengan hapunya hak atas tanah yang dibebaninya, maka Hak Tanggungan hapus dengan sendirinya (Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Tanggungan). Dengan demikian Hak Tanggungan yang membebani Hak Guna Bangunan tersebut juga gugur dengan hapusnya Hak Guna Bangunan itu menjadi Hak Milik. Untuk memberi kepastian hukum kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan akan kelangsungan jaminan pelunasan kreditnya, maka sebelum dilakukan perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) antara pemegang hak dengan pemegang Hak Tanggungan dihadapan Notaris atau PPAT yang berwenang dengan disertai janji pada SKMHT.

Actions (login required)

View Item