ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 541/PID.B/2022/PN JMB DALAM PERKARA PERJUDIAN

TANTRY NUGRAHAENI, 2000874201158 (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 541/PID.B/2022/PN JMB DALAM PERKARA PERJUDIAN. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Updated Version Download (2MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (90kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (98kB)
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 541/PID.B/2022/PN JMB DALAM PERKARA PERJUDIAN) TANTRY NUGRAHAENI NIM. 2000874201158.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Perjudian, Surat, Dakwaan sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp yang menetapkan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan alternatif. dakwaan alternatif digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainya menunjukan corak/ciri yang sama dan Konsekuensi yuridis terkait dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dinggap sah dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Walaupun penuntut umum tidak memperhatikan Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai landasan untuk membedakan tindak pidana yang sifatnya umum (lex generali) dan yang sifatnya khusus (lex speciali). Kemudian, akibat disusun dengan tidak sesuai maka terdakwa dirugikan. Karena seharusnya, jika dakwaan di rumuskan dengan benar terdakwa akan mendapatkan ancaman hukuman yang lebih rendah dibandingkan ancaman hukuman menurut pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Actions (login required)

View Item